31 Ribu Mata Pilih Tidak Dapatkan Surat Memilih, KPU Lamsel Digugat Ke MK

Tilasnews, Lampung Selatan: Tim kuasa hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati Lampung Selatan (Lamsel) H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam, SE, resmi mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI (17/12).

Tim kuasa hukum Paslon nomor urut 02 ini menemukan pelanggaran selama proses Pilkada 9 desember 2020 lalu.

Salah satu tim kuasa hukum, Ansori, SH, MH mengatakan terdapat kecurangan-kecurangan dalam peroses pilkada mulai dari Penetepan Calon Bupati yang tidak memenuhi syarat hingga banyaknya mata pilih yang tidak mendapatkan surat memilih.

“Oleh karena KPU Lampung Selatan gagal dalam memberikan hak suara masyarakat dalam jumlah puluhan ribu dan dengan adanya Penetapan Calon Bupati yang tak memenuhi syarat, maka dari itu sudah seharusnya KPU Lamsel bertanggung jawab atas kekeliruan ini”, jelasnya.

Dirinya juga menilai bahwa KPU Lamsel tidak bersikap profesional sebagai penyelenggara pilkada.

“Dengan sikap yang tidak profesional ini, Masyarakat Lampung Selatan merasa dirugikan, terlebih calon yang berkompetisi”, ungkapnya.

Ia juga berharap dengan permohonan ke MK ini bisa meluruskan kembali makna dari demokrasi bahwa hak rakyat sangatlah penting dalam pesta demokrasi.

Senada dengan Muhammad Ridho Erfansyah, SH, MH, yang juga tim kuasa hukum Tony-Antoni mengatakan, “Melihat dinamika dan proses pilkada yang sudah berjalan di Lamsel, menjadi ‘catatan khusus’ untuk kemajuan dan perbaikan kontestasi demokrasi”.

“Dari temuan Bawaslu dimana pengembalian surat undangan C-6 untuk pemilih ke KPUD dalam jumlah yang sangat banyak, menunjukkan Profesionalisme/SDM Penyelenggara dalam hal ini masih banyak kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, ungkap Ridho.

Selanjutnya, M. Ridho juga menyayangkan cara kerja KPU yang kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan serta proses Pilkada yang kurang baik.

“Dengan dana dan anggaran yang miliyaran, sangat ironis melihat fakta yang terjadi bahwa indikasi dan dugaan pelanggaran Penyelenggara Pilkada justru hadir dari lembaga yang seharusnya memberikan pelayanan dan proses yang baik dalam penyelenggaraan pilkada termasuk pemberian surat undangan yang sudah seharusnya sampai kepada pemilih”, kata Ridho.

Diketahui, tim kuasa hukum Tony-Antoni mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilukada Lamsel di MK dengan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 62/PAN.MK/AP3/12/2020, pada hari Jum’at, 18 Desember 2020 pukul 22.56 WIB melalui kuasa khusus tim hukum Tony-Antoni yaitu para Advocat dan konsultan hukum pada kantor hukum Gindha Ansori Wayka diantaranya, Ansori, SH, MH, DR. Fedhli Faisal, SH, MH, Muhammad Ridho Erfansyah, SH, MH, Thamaroni Usman, SH, MH, Joharmansyah, SH, Ari Fitrah Anugrah, SH sebagai pemohon dan terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Adapun berkas permohonan yang diajukan pemohon dan langsung diterima oleh Panitera MK RI, Muhidin, SH, M.Hum, yakni surat permohonan (pdf), Permohonan (dock), identitas pemohon, daftar alat/dokumen bukti, alat bukti, SK Penetapan Paslon, dan surat kuasa.

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam buku pengajuan, permohonan pemohon elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan Pilkada. (Al)

Mungkin Anda Menyukai