Hadapi Kompleksitas Masalah, Jajaran Bawaslu Diminta Selalu Upgrade Diri

Lampung – Jajaran Bawaslu Provinsi Lampung, diperintahkan selalu mengupgrade diri dengan ilmu pengetahuan untuk melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024 secara lebih berkualitas. Sebab, kompleksitas masalah dalam pengawasan pemilu selalu berkembang dan membutuhkan solusi cepat dan tepat.

Hal itu dikemukakan Kordiv Penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi Lampung Hermansyah dan Kordiv Pencegahan Karno A. Satarya dalam rapat pembekalan pengisian indeks kerawanan Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu Lampung, Selasa (8/11).

“Kita harus melakukan pengawasan dengan ilmu. Jangan lelah untuk mengupgrade diri,” kata Hermansyah.

Pembekalan pengisian IKP Pemilu 2024 dihadiri 15 Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas beserta staf dari Bawaslu kab/kota se Provinsi Lampung.

IKP Pemilu 2024 dimaksudkan untuk memetakan berbagai potensi kerawanan termasuk pelanggaran dan sengketa.

Lebih lanjut Hermansyah menegaskan Divisi Pencegahan merupakan garda terdepan atau gerbang pertama suatu peristiwa atau temuan hasil pengawasan akan berlanjut atau tidak menjadi pelanggaran hingga sengketa.

Sementara itu terkait IKP Pemilu 2024, terdapat 61 indikator yang menjadi acuan dan harus dipetakan jajaran pengawas Pemilu untuk memberikan gambaran utuh zona hijau, zona kuning, zona orange dan zona merah pada Pemilu 2024 di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Koordiv Pencegahan Bawaslu Provinsi Lampung Karno A. Satarya memaparkan variabel dan indikator dalam pemetaan IKP Pemilu 2024 jauh lebih kompleks daripada 2019.

Selain karena isu-isu politik ekonomi, kondisi geografis dan bencana alam serta kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang; maka keserentakan dan irisan waktu Pemilu dan Pilkada serentak 2024, juga menjadi alasan utama semakin banyaknya variabel dan indikator yang harus dinilai.

Karno A. Satarya memerintahkan Koordiv pencegahan di 15 kab/kota perlu melibatkan Panwascam yang telah terbentuk dalam penyusunan IKP.

“Jadi apapun kesibukan rekan-rekan, IKP harus selesai,. Ini juga bahan masukan pemetaan kerawanan ke Bawaslu RI” kata Karno mengingatkan.

Adapun kurun waktu penilaian IKP mulai Pilkada 2017, Pilgub 2018, Pileg dan Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2020 lalu. Puslitbang Diklat Bawaslu RI akan merumuskan seluruh indikator dan penilaian serta merilisnya ke seluruh stakeholder Bawaslu di setiap tingkatan.

Dapat di sebutkan dalam penilaian IKP setidaknya terdapat 4 (empat) dimensi yakni terkait sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. 4 Dimensi dengan sejumlah sub dimensi ini tolok ukur kerawanan Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. (Rls/Red)

Related posts