Mubes HMPPB Ke-IV Ditolak 6 Organisasi Kecamatan

Tilasnews.com Pesisir Barat: Musyawarah Besar (Mubes) Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) ditolak oleh 6 dari 11 organisasi Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Pasalnya mubes yang diselengarakan pada sabtu, 10 April 2021 di Gedung Serba Guna (GSG) Selalaw ini dianggap hanya sebatas formalitas dan simbolistik saja.

Ketua Umum Demisioner Persatuan Mahasiswa Pesisir Selatan (PMPS) Irfan Romanda mengatakan seharus dan seyogyanya HMPPB ini menjadi forum resmi yang mewadahi gagasan pemikiran dan tujuan organisasi Mahasiswa dan Pemuda kedepan.

” Saya rasa organisasi sebesar HMPPB ini adalah milik seluruh mahasiswa dan pemuda Pesisir Barat, artinya organisasi ini harus bisa mewadahi pemikiran dan tujuan mahasiswa serta pemuda Pesisir Barat kedepannya, tanpa ada sebagian kelompok atau golongan yang diuntungkan secara praktis”, ungkapnya.

Menurutnya mubes HMPPB ini yang seharusnya menjadi momentum pembelajaran mahasiswa dan pemuda malah memperburuk citra dari organisasi dan merusak nilai pembelajaran dari mubes itu sendiri.

” Musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Dan Pemuda Pesisir Barat Ke-IV yang diketuai oleh Saudara Fahmi Hasan ini Alih-alih menjadikan Musyawarah Besar organisasi sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan Pemuda yang baik, kepengurusan serta Kepanitiaan MUBES HMPPB KE-IV malah memperburuk citra dari lembaga dan nilai dari nama Musyawarah Besar itu sendiri” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Umum HP2B, Dedi Setiawan menilai mubes ini tidak layak untuk dilaksanakan dan rentan akan kecurangan, terpilihnya adik kandung dari ketua umum HMPPB itu sendiri sebagai ketua pelaksana sudah membuktikan kecacatan dalam pembentukan kepanitiaan, terlebih dalam pembentukan kepanitiaan tersebut tidak melibatkan OKP Kecamatan.

” Pelaksanaan MUBES HMPPB KE-IV malah membuat Acara Musyawarah Besar menjadi tidak layak dan rentan kecurangan. Cacatnya pelaksanaan dalam pembentukan kepanitiaan yang tidak melibatkan seluruh OKP kecamatan, melahirkan ketua pelaksana mubes HMPPB ke IV yang merupakan adik kandung dari ketua umum HMPPB itu sendiri. Komunikasi dan Koordinasi Jajaran kepengurusan dengan OKP khususnya di bagian selatan pun abai dilakukan. Bahkan surat undangan diberikan sehari sebelum pelaksanaan tanpa surat pemberitahuan”, tutur Dedi.

” Maka sangat wajar jika dibeberapa organisasi kecamatan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Selatan dengan beranggotakan HP2B, FKPMB, PMPS, PERDA PENA, P3MN, dan P3MB serentak untuk menolak pelaksanaan dari MUBES HMPPB KE-IV tersebut dan mengancam untuk tidak akan menerima keputusan MUBES HMPPB KE-IV yang sarat dengan pelanggaran etika dan administrasi organisasi yang seharusnya kita junjung tinggi selaku mahasiswa atau kaum terpelajar. Dan banyak sekali pertanyaan muncul ada apa sebenarnya dengan MUBES HMPPB KE-IV ini”, jelasnya.

Ia juga mengatakan Ketua Umum HMPPB tersebut harus belajar dari sosok pemimpin Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang mengatakan ” Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.

” Selanjutnya, mungkin Ketua umum HMPPB harus belajar dari Presiden Ke-4 Republik Indonesia Atau Abdurrahman Wahid (GusDur), meskipun beliau diturunkan dari jabatannya sebagai presiden beliau dengan sabar menerima dan mengatakan bahwa “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”, tutupnya.

Related posts