Pemprov Gelar Konpers Terkait LHP BPK

Tilasnews.com, Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung gelar Konferensi Pers (Konpers) membahas tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Penyelidik Keuangan (BPK) terkait kinerja Pemvrop dalam penanganan Covid-19 yang diselenggarakan pada Senin 18/1/2021 kemarin.

Konpers yang digelar di Posko Satuan Tugas Covid-19 ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Yanuar Irawan dan para Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan dalam kondisi pandemi ini petugas penanganan covid-19 harus disiplin dalam bekerja.

” Kita harus disiplin dalam penanganan covid-19 ini karena itu sudah tugas kita bersama, yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat itu yang terpenting,” ujarnya (19/1).

“Jadi kami minta kita bersama-sama membangun kesadaran publik, negara yang maju itu karena partisipasi masyarakatnya yang aktif”,tambahnya.

Dilokasi yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menolak bahwa dirinya dikatakan tidak ada rencana operasional pada LHP BPK kemarin.

“Saya tidak setuju kalo saya dikatakan tidak ada rencana operasional, karena kami dalam melakukan kegiatan punya prosedur”,ucapnya.

“Semisal saya mau menyelesaikan suatu masalah yang perlu biaya, saya buat rencana operasional kemudian saya sampaikan kepada pak Gubernur, lalu disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). kemudian di bahas oleh TAPD dan anggaran keluar jika disetujui lalu kamu akan laksanakan kegiatan tersebut”, jelas Bunda Reihana sapaan akrabnya.

Selanjutnya, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Yanuar Irawan mengatakan bahwa pihaknya adalah bagian dari Pemerintahan dan Wakil Rakyat sebagai pengawas kerja Pemerintah.

“Saya menyampai bahwa dari sisi regulasi kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 kami adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi sebagian juga kami adalah sebagai Wakil Rakyat”,pungkasnya.

“Sebagaimana tupoksi kami adalah sebagai legislasi dan pengawasan, jadi kami punya hak untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah, jadi tidak mungkin pemerintah ini bermain-main”, tambahnya.

“Temuan-temuan BPK itu adalah pada bulan november tetapi ketika dibulan desember itu ternyata semua sudah terrealisasi, sehingga kesimpulan kami dalam pansus itu hanya mengingatkan saja bahwa teguran BPK ini hanya untuk kebaikan kita semua bukan untuk mencari-cari kesalahan”, jelasnya. (Al).

Mungkin Anda Menyukai