Penyampaian Keterangan Gakkumdu Lamteng Terkait Penanganan Pelanggaran TSM

Tilasnews, Bandar Lampung: Sidang lanjutan Penanganan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, dengan Agenda Keterangan lembaga-lembaga terkait di Hotel Bukit Randu (29/12).

“Hari ini kami menyampaikan seluruh proses penanganan di Sentra Gakkumdu Lampung Tengah dengan keseluruhan 28 laporan”, ungkap Harmono salah satu perwakilan Gakkumdu.

“Terdapat 28 laporan di 17 kecamatan dan berdasarkan proses kami yaitu memanggil saksi, pelapor, dan terlapor untuk memenuhi panggilan agar laporan-laporan tersebut bisa dinaikan ketingkat penyelidikan”, tambahnya.

“Namun dari keseluruhan laporan tersebut ternyata tidak bisa dinaikkan ketingkat penyelidikan karena banyak kekurangan termasuk ketidak hadiran pelapor, saksi, dan terlapor”, imbuhnya.

Lebih lanjut, Harmono juga mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan pemanggilan terhadap beberapa saksi namun tidak kunjung hadir sampai pemanggilan ke dua.

“Jadi proses penanganan di Gakkumdu itu kita memanggil baik saksi, pelapor, maupun terlapor, kewenangan kami hanya memanggil pihak-pihak tersebut”, ungkapnya.

“Namun sampai dua kali pemanggilan tidak kunjung hadir untuk dilakukan pemeriksaan,” lanjutnya.

“Tapi sebagai upaya kami Gakkumdu Lampung Tengah bersama jajaran Kepolisian dan jajaran Kejaksaan untuk turun memerintahkan Panwascam mengecek kerumah-rumah orang-orang terkait apakah ada di kediamannya atau tidak dan kami buktikan itu dengan surat dari kepala kampung dan sebagainya”, jelas Harmono.

Disisi lain pihak pelapor no urut 03 Nessy Kalviya-Imam Suhadi yang diwakili Kuasa Hukumnya, Edwin Hanibal menyesalkan tindakan Gakkumdu yang tidak langsung memberi pemberitahuan kepada pihaknya terkait pemanggilan saksi tersebut.

“Kami sesalkan pemberitahuan Dari pihak terkait yang tidak langsung ke kita sebagai pendamping atau pelapor,” ungkapnya.

“Pada waktu proses-proses pelaporan kita mulai dari tanggal 30 november sampai dengan hari H 9 desember ternyata tidak ada pemberitahuan-pemberitahuan padahal kita sudah melaporkan itu dari tanggal 3 desember ada kejadian-kejadian money politik di beberapa kecamatan sampai tanggal 13”, tutup Edwin.
(Al)

Related posts